Jakarta, 11 November 2026 – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Hercules Rosario Marshal sebagai saksi dalam penyidikan dugaan suap yang melibatkan pejabat Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Pemeriksaan dilakukan untuk mendalami informasi yang dinilai berkaitan dengan perkara tersebut.
Penyidik berupaya menelusuri hubungan antara pihak-pihak yang diduga terlibat dalam kasus suap. Keterangan Hercules diperlukan untuk membantu memperjelas rangkaian peristiwa serta kemungkinan adanya komunikasi dengan pihak yang berkepentingan dalam pengurusan pertanahan.
Salah satu aspek yang menjadi perhatian dalam penyidikan adalah dugaan pemberian uang atau fasilitas kepada pejabat yang memiliki kewenangan administratif. KPK perlu memastikan apakah terdapat transaksi yang berkaitan dengan penyalahgunaan jabatan atau upaya memengaruhi keputusan tertentu.
Pemeriksaan saksi juga menjadi bagian dari proses pengumpulan alat bukti untuk memperkuat konstruksi perkara. Penyidik dapat mencocokkan keterangan Hercules dengan dokumen, informasi transaksi, dan kesaksian pihak lain yang telah diperiksa sebelumnya.
KPK menegaskan bahwa pemanggilan seseorang sebagai saksi tidak otomatis menunjukkan keterlibatannya dalam tindak pidana. Status hukum setiap pihak ditentukan berdasarkan kecukupan alat bukti yang diperoleh selama penyidikan.
Kasus dugaan suap di lingkungan ATR/BPN menjadi perhatian karena berkaitan dengan pelayanan administrasi pertanahan. Praktik penyalahgunaan kewenangan dalam pengurusan tanah berpotensi merugikan masyarakat serta mengganggu kepastian hukum atas kepemilikan dan pemanfaatan lahan.
KPK akan melanjutkan pendalaman terhadap keterangan para saksi untuk mengungkap dugaan aliran dana dan peran masing-masing pihak. Hasil pemeriksaan Hercules diharapkan membantu memperjelas perkara, sementara perkembangan penyidikan selanjutnya menunggu keterangan resmi dari lembaga antirasuah tersebut.